Western Union berbadan hukum

13/06/13

Western Union berbadan hukum

Western Union sudah berbadan hukum di indonesia, seiring undang-undang yang mewajibkan perusahaan asing yang mengelola keuangan harus berbadan hukum paling lambat dua tahun setelah diundangkan. hal itu yang mendorong WU membentuk badan hukum di indonesia, Western Union sendiri merupakan perusahaan yang berasal dari Amerika yang melayani pengiriman uang dari luar negeri. Western union menilai pangsa pasarnya di indonesia masih sangat luas, sehingga WU siap mengajukan ijin tersebut.

ijin dari permerintah indonesia sendiri akan turun kurang lebih 90 hari kedepan, setelah dilakukan verifikasi data-data dan SDM, pemerintah akan melindungi setiap nasabah di indonesia sehingga memberlakukan syarat-syarat pengajuan yang cukup untuk melindungi hak masyarakat indonesia.

tujuan BI memberlakukan undang-undang tranfer dana adalah: satu, untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, yang selama ini ketika terjadi masalah nasabah yang merupakan pihak yang akan selalu dirugikan, upaya pengajuan keberatan dan klaim akan sulit dilakukan karena perusahaan tidak ada di indoneisa.
dua, memperbaiki pencatatan pengiriman uang agar lebih akurat, dimana selama ini BI kesulitan mendapatkan data, karena perusahaan asing tidak wajib melaporkan seluruh kegiatan mereka kalopun ada pengawasan biasanya pengawasan datang dari bank yang bermitra, dengan persuahaan tersebut.
ketiga, bertujuan agar pemerintah mendapatkan tambahan sumber pajak, dengan adanya pencatatan yang jelas maka pemirintah akan mendapatkan tambahan pajak misalnya dari pajak penghasilan.